SELAMAT DATANG DI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Home / View

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020
Tipe Peraturan Produk Hukum Daerah
Jenis Peraturan (Peraturan Bupati)
T.E.U Badan
Nomor 6
Tahun : 2020
Judul : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020
Tempat Penetapan
Tgl. Penetapan 30-03-2020
Sumber
Subjek Produk Hukum PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020
Status : Berlaku
Keterangan Status : -
Bahasa Indonesia
Lokasi
Bidang Hukum
View Dokumen :
Download : Download File
Upload tgl : 17-09-2020 14:54:26
Klik : 536 klik
Abstrak :

BAHWA DENGAN ADANYA PERIZINAN PADA BEBERAPA PERANGKAT DAERAH YANG BELUM DILIMPAHKAN PERIZINANNYA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, MAKA PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN

Cari Produk Hukum