SELAMAT DATANG DI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Home / View

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 188.45/25/KPTS-BUP/2023

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 188.45/25/KPTS-BUP/2023
Tipe Peraturan :  Produk Hukum Daerah
Jenis Peraturan :  (Keputusan Bupati (SK))
T.E.U Badan : 
Nomor :  25
Tahun : 2023
Judul : PEMBENTUKAN TIM SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023
Tempat Penetapan : 
Tgl. Penetapan :  02-01-2023
Sumber : 
Subjek Produk Hukum :  PEMBENTUKAN TIM SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023
Status : Berlaku
Keterangan Status : -
Bahasa :  Indonesia
Lokasi : 
Bidang Hukum : 
View Dokumen :
Download : Download File
Upload tgl : 02-01-2023 10:14:51
Klik : 113 klik
Abstrak :
  • Bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan dan/atau singkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan dan/atau evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha dalam meningkatkan pelayanan dan peyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yaitu infrastruktur konservasi energy untuk ketersediaan layanan penerangan jalan umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kabupaten Dharmasraya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Berdasarkan pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020, simpul kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ditunjuk melalui Keputusan Kepala Daerah;
Cari Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
Link Terkait