Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum,Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dihadiri oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat pusat dan daerah.

Penyelenggaraan Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional tersebut sebagai tindak lanjut dari pendampingan aplikasi integrasi sistem JDIH yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama yang efektif antara pusat dan anggota jaringan dalam menyediakan informasi hukum melalui integrasi sistem yang dapat mendukung agenda penataan regulasi.

Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat dalam hal ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terus meningkat, maka pengembangan JDIH sebagai sarana pendayaguaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya menjadi sangat penting, sehingga database produk hukum tersebut perlu dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Peningkatan peran JDIHN dapat dilakukan baik dari aspek penguatan kelembagaan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya pengelolanya serta dari aspek pengenggarannya.

Atas peran serta Anggota JDIHN dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang ditekankan pada kerjasama dalam penataan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas, lengkap, dan akurat, BPHN sebagai Pusat JDIHN memberikan penghargaan pengelola JDIH terbaik kepadaBiro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RIberdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-10.HN.03.05 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tingkat Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2017.

Atas penghargan tersebut, diharapkan para anggota JDIHN dapat berlomba-lomba membuat yang terbaik serta memahami arah dan strategi pengembangan JDIHN untuk menyusun program aksi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam koridor JDIH secara nasional. (Muguri)