Home / Produk Hukum

Peraturan Bupati

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Dharmasraya

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2024
04-03-2024 10:11:54    50
Nomor 2
Tahun : 2024
Tentang : TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2023
04-01-2024 15:04:00    24
Nomor 17
Tahun : 2023
Tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 20 TAHUN 2023
03-01-2024 15:00:08    17
Nomor 20
Tahun : 2023
Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 22 TAHUN 2023
03-01-2024 14:23:04    13
Nomor 22
Tahun : 2023
Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH PADA DINAS KESEHATAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 21 TAHUN 2023
03-01-2024 13:37:30    8
Nomor 21
Tahun : 2023
Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2023
03-01-2024 12:25:45    14
Nomor 19
Tahun : 2023
Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 18 TAHUN 2023
03-01-2024 08:59:19    9
Nomor 18
Tahun : 2023
Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 27 TAHUN 2023
29-12-2023 14:51:42    14
Nomor 27
Tahun : 2023
Tentang : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 26 TAHUN 2023
29-12-2023 14:29:07    8
Nomor 26
Tahun : 2023
Tentang : PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 25 TAHUN 2023
29-12-2023 14:19:54    9
Nomor 25
Tahun : 2023
Tentang : TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Cari Produk Hukum