BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN KETENTUAN PASAL 81 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 SERTA KETENTUAN PASAL 57 AYAT (4) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERLU DITETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021