Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu mengatur secara jelas dan tegas batasan kewenangan, tugas, serta hak-hak Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dimaksud;