Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja telah ditetapkan Peraturan Bupati mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sehingga mesti dilakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap aturan kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, mengatur Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka Peraturan Bupati yang lanjutan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu dicabut.