untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan pedoman, cara, dan metode yang pasti, serta standar yang baku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan produk hukum daerah;

dalam rangka tertib administrasi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum secara terencana, terpadu, sistematis dan terkoordinasi;