JDIH DHARMASRAYA
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Dharmasraya
DOKUMEN HUKUM
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Dharmasraya
Produk Hukum Daerah
- PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2025
- PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2025
- PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2025
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2025
- PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2025
Produk Hukum Nagari
- PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PUNGUTAN ASLI NAGARI
- PERATURAN NAGARI SUNGAI RUMBAI NOMOR 1.b TENTANG PUNGUTAN NAGARI
Produk Hukum Nasional
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021
- UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021
- UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900-4700 TAHUN 2020
Produk Hukum Lainnya
- PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Putusan Hukum
- Putusan Hukum dengan Perkara Tanah Fasum Sungai Rumbai dengan Sertifikat Nomor : 7/Nagari Sungai Rumbai/2023
- Putusan Hukum
Naskah Akademik
- Naskah Akademik
- Naskah Akademik
- Naskah Akademik
Kegiatan Bagian Hukum
PEMKAB DHARMASRAYA IKUTI PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL
01-12-2025 12:54:56 29
Dharmasraya, 1/12Pemerintah Kabupaten Dharmasraya turut serta dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta antara Kejaksaan Negeri se-Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabu...
PENYERAHAN PENGHARGAAN NON LITIGATION PEACEMAKER (NLP) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
12-11-2025 15:19:23 457
Dharmasraya,12/11Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian masalah atau sengketa di tingkat masyarakat dengan menyerahkan Penghargaan Non Litigation Peacemaker kepada Wali Nagari Sungai Duo Ali Amran, SPd. yang terpilih, set...
HARMONISASI 3 (Tiga) RANPERBUP DENGAN KANWIL KEMENKUM SUMBAR
06-11-2025 13:05:24 442
Dharmasraya, 5/10Bagian Hukum bersama OPD terkait menggelar rapat harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Sumbar terkait beberapa Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), rapat ini bertujuan untuk memastikan keselarasan, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperbup sebelum menjadi peraturan yang berlaku.T...
RAPAT PEMBAHASAN USULAN RANPERDA TAHUN 2026
02-10-2025 13:41:10 492
Dharmasraya, 2/10Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya mengadakan rapat pembahasan usulan Ranperda Tahun 2026 dengan BKD, Dinas Pangan dan Perikanan, Diskumperdag dan Bagian Organisasi. Pembahasan terhadap substansi Ranperda yang diusulkan, termasuk materi yang berkaitan dengan prioritas pembangu...
SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA OLEH TIM PENYULUH KANWIL KEMENKUM SUMBAR
09-09-2025 09:56:31 868
Dharmasraya, Senin (8/9)Bagian hukum Kabupaten Dharmasraya bersama Tim Penyuluh Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Posbankum. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses bantuan hukum gratis, cepat dan profesional sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan...
SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI NAGARI TEBING TINGGI
27-08-2025 12:01:02 858
Dharmasraya, 27 Agustus 2025Bagian Hukum bersama Nagari TebingTinggi melakukan Sosialisasi Posbankum di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung. Pada acara sosialisasi posbankum di hadiri oleh Camat Pulau Punjung, Bhabinsa, Bamus, Kepala Jorong dan Pemuda Nagari Tebing Tinggi.Posbankum merupaka...
Rapat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025
13-08-2025 09:18:00 812
Bagian Hukum menghadiri Rapat Bamus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Asisten, BKD dan DPRD pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 di Kantor DPRD...
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN/NAGARI SE- SUMATERA BARAT
11-08-2025 11:31:40 774
Dharmasraya, 11 Agustus 2025Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Program Pioritas Pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses keadilan, prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses keadilan, Kementrian Hukum RI telah mengimplementasikan Pos Bantuan Hu...