JDIH DHARMASRAYA

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Dharmasraya

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPU
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021
(Peraturan Menteri)
Nomor 3
Tahun : 2021
Tentang : PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024
(Peraturan Daerah)
Nomor 7
Tahun : 2025
Tentang : APBD TA 2025
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 29 TAHUN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 29 TAHUN 2024
(Peraturan Bupati)
Nomor 29
Tahun : 2024
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 31 TAHUN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 31 TAHUN 2024
(Peraturan Bupati)
Nomor 31
Tahun : 2024
Tentang : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 23 TAHUN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 23 TAHUN 2024
(Peraturan Bupati)
Nomor 23
Tahun : 2024
Tentang : PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 30 TAHUN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 30 TAHUN 2024
(Peraturan Bupati)
Nomor 30
Tahun : 2024
Tentang : KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN BUPATI  DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2024
(Peraturan Bupati)
Nomor 24
Tahun : 2024
Tentang : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 22 TAHUN 2024
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 22 TAHUN 2024
(Peraturan Bupati)
Nomor 22
Tahun : 2024
Tentang : PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 375 TAHUN 2024
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 375 TAHUN 2024
(Keputusan Bupati (SK))
Nomor 375
Tahun : 2024
Tentang : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJA STAF AHLI BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 370 TAHUN 2024
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 370 TAHUN 2024
(Keputusan Bupati (SK))
Nomor 370
Tahun : 2024
Tentang : PENETAPAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DENGAN STAF AHLI BUPATI

Kegiatan Bagian Hukum

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

13-09-2024 13:08:35    335

Pulau Punjung, Hari Kamis Tanggal 12 September 2024Bagian hukum bersama Pengadilan Negeri Pulau Punjung melaksanakan Sosialisasi Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) yang dihadiri oleh Para Walinagari se-Kabupaten Dharmasray. Pada cara Sosialisasi ini di hadiri oleh Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Penga...

PEMBAHASAN LANJUTAN RANPERDA BERBASIS DATA NAGARI DENGAN PUSAT STUDI KONSTITUSI UNIVERSITAS ANDALAS

18-03-2024 14:07:15    456

Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Data Nagari adalah sebuah usulan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan manjemen data di Tingkat Nagari (Desa) dalam konteks Pemerintahan Daerah. Pada pembahasan lanjutan Ranperda berbasis Data Nagari dengan Pusat Studi Konstitusi Universita...

PENGUKUHAN DESA/KELURAHAN/NAGARI BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

30-11-2023 09:55:28    521

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan/Nagari Sadar Hukum dengan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Desa/Kelurahan/Nagari sadr Hukum adalah Desa/Kelurahan/Nagari yang telah dibina karena swakarsa dan s...

PENGHARGAAN KABUPATEN / KOTA SANGAT PEDULI HAM PADA KABUPATEN DHARMASRAYA

27-12-2022 10:56:42    543

Jakarta, 12 Desember 2022Pada hari Senin di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence Jakarta Pusat, Dharmasraya salah satu dari tujuh Kabupaten / Kota di Sumatera Barat menerima piagam Penghargaan Kabupaten / Kota sangat peduli HAM pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-74.Pada acara terseb...

SOSIALISASI PENGHARMONISASIAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

03-11-2022 14:31:13    541

Hari Selasa, tanggal 1 November 2022Diadakan rapat Sosialisasi Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik melalui program "e-Sicepat Moni Proda" di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya. Sosialisasi dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Bapak Yusuf, SH selaku pembuka a...

PENYULUH HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI SADAR HUKUM DI NAGARI KOTO BESAR

05-07-2022 14:01:13    656

Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022Di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, mengadakan Pelatihan Nagari Sadar Hukum, yang acaranya di buka oleh Dinas DPMD yang diwakili oleh Kabid Tata Pemerintahan, dan Bapak Wali Nagari Koto Besar, yang menjadi narasumbernya yaitu dari Penyuluh...

Monitoring / Evaluasi Inventarisasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum serta Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Dharmasraya

28-06-2022 11:52:00    608

Hari Rabu, Tanggal 8 Juni 2022Bagian Hukum Kabupaten Dharmasraya mengadakan Sosialisasi Pembinaan Desa/ Nagari Sadar Hukum dengan Tim Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat yang di hadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya yaitu Bapak Adlisman, S.Sos.,M.M. dan Kabag Huk...

HUT KORPRI KE-50

29-11-2021 15:28:15    472

HUT KORPRI KE - 50...

PENYERAHAN DUA NASKAH AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPADA BUPATI DHARMASRAYA

22-11-2021 11:50:50    633

Dharmasraya, Kamis 18 November 2021Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengunjungi Kantor Bupati Dharmasraya bersama Tim Penyusun Naskah Akademik dari Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar, yang diketuai Febriandi selaku Kepala Bidang Hukum dan didampingi Yeni Nel Ikhwan sel...

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

05-11-2021 09:19:43    657

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkup Pemerintah Daerah maka, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemedagri dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara daring dan luring. Yang dilaksanaka...