JDIH DHARMASRAYA
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Dharmasraya
DOKUMEN HUKUM
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Dharmasraya
Produk Hukum Daerah
- PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2025
- PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2025
- PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2025
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2025
- PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2025
Produk Hukum Nagari
- PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PUNGUTAN ASLI NAGARI
- PERATURAN NAGARI SUNGAI RUMBAI NOMOR 1.b TENTANG PUNGUTAN NAGARI
Produk Hukum Nasional
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021
- a.php
- UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021
- UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020
Produk Hukum Lainnya
- PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Putusan Hukum
- Putusan Hukum dengan Perkara Tanah Fasum Sungai Rumbai dengan Sertifikat Nomor : 7/Nagari Sungai Rumbai/2023
- Putusan Hukum
Naskah Akademik
- Naskah Akademik
- Naskah Akademik
- Naskah Akademik
Kegiatan Bagian Hukum
HARMONISASI 3 (Tiga) RANPERBUP DENGAN KANWIL KEMENKUM SUMBAR
06-11-2025 13:05:24 18
Dharmasraya, 5/10Bagian Hukum bersama OPD terkait menggelar rapat harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Sumbar terkait beberapa Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), rapat ini bertujuan untuk memastikan keselarasan, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperbup sebelum menjadi peraturan yang berlaku.T...
RAPAT PEMBAHASAN USULAN RANPERDA TAHUN 2026
02-10-2025 13:41:10 64
Dharmasraya, 2/10Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya mengadakan rapat pembahasan usulan Ranperda Tahun 2026 dengan BKD, Dinas Pangan dan Perikanan, Diskumperdag dan Bagian Organisasi. Pembahasan terhadap substansi Ranperda yang diusulkan, termasuk materi yang berkaitan dengan prioritas pembangu...
SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA OLEH TIM PENYULUH KANWIL KEMENKUM SUMBAR
09-09-2025 09:56:31 430
Dharmasraya, Senin (8/9)Bagian hukum Kabupaten Dharmasraya bersama Tim Penyuluh Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Posbankum. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses bantuan hukum gratis, cepat dan profesional sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan...
SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI NAGARI TEBING TINGGI
27-08-2025 12:01:02 401
Dharmasraya, 27 Agustus 2025Bagian Hukum bersama Nagari TebingTinggi melakukan Sosialisasi Posbankum di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung. Pada acara sosialisasi posbankum di hadiri oleh Camat Pulau Punjung, Bhabinsa, Bamus, Kepala Jorong dan Pemuda Nagari Tebing Tinggi.Posbankum merupaka...
Rapat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025
13-08-2025 09:18:00 381
Bagian Hukum menghadiri Rapat Bamus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Asisten, BKD dan DPRD pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 di Kantor DPRD...
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN/NAGARI SE- SUMATERA BARAT
11-08-2025 11:31:40 337
Dharmasraya, 11 Agustus 2025Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Program Pioritas Pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses keadilan, prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses keadilan, Kementrian Hukum RI telah mengimplementasikan Pos Bantuan Hu...
HUT RI KE-80
11-08-2025 11:21:14 405
Mari kita meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80Indonesia tangguh, Indonesia jaya, Dirgahayu RI!!!MARI SEGERA DAFTAR>>>Klik barcoce di bawah ini ya!!...
PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)
13-09-2024 13:08:35 814
Pulau Punjung, Hari Kamis Tanggal 12 September 2024Bagian hukum bersama Pengadilan Negeri Pulau Punjung melaksanakan Sosialisasi Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) yang dihadiri oleh Para Walinagari se-Kabupaten Dharmasray. Pada cara Sosialisasi ini di hadiri oleh Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Penga...
PEMBAHASAN LANJUTAN RANPERDA BERBASIS DATA NAGARI DENGAN PUSAT STUDI KONSTITUSI UNIVERSITAS ANDALAS
18-03-2024 14:07:15 917
Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Data Nagari adalah sebuah usulan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan manjemen data di Tingkat Nagari (Desa) dalam konteks Pemerintahan Daerah. Pada pembahasan lanjutan Ranperda berbasis Data Nagari dengan Pusat Studi Konstitusi Universita...