Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di era globalisasi dan reformasi yang mengedepankan penegakkan supermasi hukum sangat diperlukan dan kualitasnya harus ditingkatkan

Akses masyarakatterhadap peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak, tetapi juga fiksi hukum. Sayang, hingga kini nyaris belum ada lembaga negara

Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum,Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dihadiri oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi

Definisi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) : SuatuSistem Pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebag

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977) dan di Pontianak (tahun 1977). Age

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketersediaan dokumentasi dan infomasi hukum yang lengkap serta dapat diakses se