Dharmasraya, 5/10Bagian Hukum bersama OPD terkait menggelar rapat harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Sumbar terkait beberapa Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), rapat ini bertujuan untuk memastika
Dharmasraya, 2/10Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya mengadakan rapat pembahasan usulan Ranperda Tahun 2026 dengan BKD, Dinas Pangan dan Perikanan, Diskumperdag dan Bagian Organisasi. Pembahasan
Dharmasraya, Senin (8/9)Bagian hukum Kabupaten Dharmasraya bersama Tim Penyuluh Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Posbankum. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat memi
Dharmasraya, 27 Agustus 2025Bagian Hukum bersama Nagari TebingTinggi melakukan Sosialisasi Posbankum di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung. Pada acara sosialisasi posbankum di hadiri oleh Ca
Bagian Hukum menghadiri Rapat Bamus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Asisten, BKD dan DPRD pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 di Kantor DPRD
Dharmasraya, 11 Agustus 2025Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Program Pioritas Pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses keadilan, prioritas pemerintah yang ber
Mari kita meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80Indonesia tangguh, Indonesia jaya, Dirgahayu RI!!!MARI SEGERA DAFTAR>>>Klik barcoce di bawah ini ya!!
Pulau Punjung, Hari Kamis Tanggal 12 September 2024Bagian hukum bersama Pengadilan Negeri Pulau Punjung melaksanakan Sosialisasi Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) yang dihadiri oleh Para Walinagari se
Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Data Nagari adalah sebuah usulan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan manjemen data di Tingkat Nagari (Desa) dalam konteks Pemerintahan Dae
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan/Nagari Sadar Hukum dengan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. D
