Dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perencanaa
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya selaku pengelola JDIH Kabupaten Dhramasraya mendapatkan penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi ke Basis Data N
Dalam Rangka penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Pada Selasa 20 Agustus 2019 melaksanakan kegiatan Sosialisasi 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupa
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama DPRD pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 melaksanakan sosialiasi 2 (dua) Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Ga
Dalam rangka mendukung tercapainya Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan Komitemen seluruh Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Swis Bell Hotel Jakarta menerima penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan
Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di era globalisasi dan reformasi yang mengedepankan penegakkan supermasi hukum sangat diperlukan dan kualitasnya harus ditingkatkan
Akses masyarakatterhadap peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak, tetapi juga fiksi hukum. Sayang, hingga kini nyaris belum ada lembaga negara
Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum,Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dihadiri oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi
Definisi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) : SuatuSistem Pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebag
