Dalam rangka mendukung tercapainya Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan Komitemen seluruh Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Swis Bell Hotel Jakarta menerima penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan
Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di era globalisasi dan reformasi yang mengedepankan penegakkan supermasi hukum sangat diperlukan dan kualitasnya harus ditingkatkan
Akses masyarakatterhadap peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak, tetapi juga fiksi hukum. Sayang, hingga kini nyaris belum ada lembaga negara
Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum,Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dihadiri oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi
Definisi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) : SuatuSistem Pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebag
Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977) dan di Pontianak (tahun 1977). Age
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketersediaan dokumentasi dan infomasi hukum yang lengkap serta dapat diakses se
